Text Widget

Selamat Datang di Blog Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

BANSOSPOL's 2014 #1: Produksi dan Reproduksi Budaya Melalui Video Game

Produksi dan Reproduksi Budaya  Melalui Video game
By: Badan Semi Otonom Sosial Politik (BANSOSPOL) HIMA DIPSOS 2014
Di zaman globalisasi yang serba modern ini, pengkajian atas penyebaran propaganda dan budaya seringkali menitikberatkan pada pengkajian film, musik, buku, bahkan komik sekali pun. Ada satu hal lagi yang menurut Penulis kurang mendapat perhatian untuk dikaji, yaitu video game. Padahal video game bagi remaja dan anak-anak di zaman ini adalah seperti kesusastraan bagi anak muda di zaman Renaisans. Video game menurut Penulis merupakan salah satu bentuk budaya pop kontemporer yang berpengaruh besar namun jarang diotak-atik oleh para pengkaji budaya.
Menurut Penulis, video game adalah budaya pop yang paling mampu dalam memproduksi dan mereproduksi budaya. Mengapa demikian? Karena berbeda dengan film, musik, atau buku bacaan yang  menempatkan penikmatnya (penikmat film, musik, atau buku bacaan) sebagai subjek yang pasif mengikuti cerita, video game menempatkan penikmatnya sebagai subjek yang aktif membentuk ceritanya sendiri dan membentuk akhir cerita dengan memilih dan bertindak aktif sendiri sesuai alur yang sudah disediakan. Pada film, musik, atau buku bacaan; keaktifan penikmatnya hanya diberi ruang pada interpretasi belaka. Sedangkan pada video game; penikmat disediakan ruang partisipasi aktif yang tidak hanya pada aspek penafsiran semata, melainkan juga pada keseluruhan permainan itu sendiri. Jadi, jika penikmat film saja dapat menangis hanya dengan menafsirkan peristiwa dan suasana yang digambarkan dalam suatu film, penikmat video game bahkan dapat lebih dari menafsirkan namun turut dalam membangun peristiwa dan suasana yang diciptakan oleh si pembuat video game. Video game seringkali menempatkan subjek (penikmat video game) sebagai tokoh utama dalam akur ceritanya. Penempatan sebagai tokoh utama inilah yang menjadikan video game mempunyai dimensi partisipasi aktif bagi para penikmatnya. Dimensi partisipasi aktif inilah yang membuat video game memiliki kekuatan yang lebh besar untuk memproduksi dan mereproduksi budaya maupun ideologi melampaui bentuk-bentuk budaya pop yan lainnya.
Para Pembaca sekalian pasti sudah kenal dengan game Final Fantasy. Game PlayStation  itu mengisahkan sekelompok eko-terorisme dalam menghancurkan perusahaan raksasa yang mengeksploitasi kekuatan bumi dan membuat banyak rakyat menjadi melarat. Tokoh utama dalam game ini merupakan tentara bayaran yang mulanya tidak peduli pada gerakan perlawanan ini; asalkan dia dibayar, perang atau menentang siapapun tak menjadi masalah buat dia. Seiring berjalannya cerita, saang tokoh utama dibuat sadar bahwa semuanya terkena dampak dari eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan itu. Kampung halamannya, orang-orang dari masa lalunya, kekasihnya-semuanya ternyata menjadi korban dari rezim yang mengerikan-Final Fantasy 7 (2010). Sang tokoh utama-dan KITA SEBAGAI PEMAIN GAME- akhirnya DIANTARKAN PADA KESIMPULAN BAHWA TAK ADA JALAN SELAIN MELAWAN.
Dari paparan di atas, sudah jelas bahwa ternyata video game memang memiliki kekuatan lebih untuk memproduksi dan mereproduksi ideologi maupun kebudayaan. Kawan-kawan tentu sudah paham ideologi perlawanan kepada penguasa-yang dianggap mengeksploitasi kekayaan alam negara untuk pemerintah sendiri itu ideologi yang cenderung berhaluan apa (Red-Kiri). Masih banyak lagi video game yang cenderung berhaluan Kiri seperti  Revolution Under Siege (2010), Republic: The Revolution (2003), ataupun Stalin vs Martians (2009) yang cenderung berhaluan Komunis.
Banyak orang bilang bahwa video game adalah budaya pop eksklusif yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Namun kenyataannya tidaklah demikian, video game tetap memiliki persebaran yang sangat tinggi. Sejak diluncurkan pertama kali tahun 1997, hingga Final Fantasy 10 bahkan sudah terjual hingga 10-11 juta kopi. Game bernama GTA V (Grand Theft Auto V) bahkan lebih gila lagi. Dalam ceritanya, game ini memposisikan subjek (pemain game) sebagai pemuda pengangguran yang berkeliaran di Amerika Serikat, dimana sang pemain bebas memukuli dan menembaki orang-orang yang lewat dipinggir jalan. Sejak diluncurkan pada tahun 2013, Grand Theft Auto V bahkan sudah terjual hingga 32 juta kopi ( data April 2014). Apalagi, sekarang ini banyak sekali versi bajakan yang sudah terdapat di internet. Tidak perlu membeli, seseorang hanya perlu mendownload di Piratebay atau Kickass Torent untuk bajakannya secara gratis.
Orang seringkali ngeles  dengan mengatakan bahwa video game hanyalah pengisi waktu senggang saja. Namun sebenarnya video game bahkan sama dengan ideologi yang bisa dibawa hingga mati. Coba bentuk kerangka berpikir tanpa meninggalkan dimensi partisipatoris dari video game, apalagi tercermin dalam game yang berjenis MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game), dimensi pertisipatorisnya sungguh sangat terasa. MMORPG adalah rumpun game yang berbasis internet dimana pemainnya menciptakan avatar-nya sendiri (jenis kelamin, bentuk muka, potongan rambut, pakaian,dsb) dan dalam game itu dibawa berpetualang menngkatkan kemampuan (level) sang avatar dalam suatu dunia dan latar tertentu. Di dunia maya, seseorang melalui avatar-nya dapat menikah dengan avatar yang juga dikendalikan seseorang lain serta dapat melakukan serangkaian aktivitas lain seperti berjualan. Game seperti ini tidak mempunyai ending karena memang jalan ceritanya tidak ada, artinya pemain game lah yang menciptakan ceritanya sendiri.
Menurut survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pemain game online di Indonesia encapai 15 juta jiwa. Enam juta diantaranya merupakan militan; orang yang setiap harinya memainkan game online. Militansi MMORPG ini disebabkan oleh identifikasi diri antara diri aktual dengan avatar di dunia maya. Dampaknya, ada berita yang menunjukkan bahwa seorang pemud meninggal di warnet. Ada yang bermain 36 non-stop, ada yang berminggu-minggu hidup di warnet hanya makan mie instan seduhan, ada yang terkena serangan jantung, dan masih banyak komplikasi lain. Maka jelaslah sudah bahwa, game dapat menjadi ideologi yang diperjuangkan sampai mati. Bahkan suatu game dapat penuh akan muatan ideologis yang sangat mudah dibatinkan oleh pemainnya.
Dari uraian di atas, kita dapat memaknai dan mengerti betapa game dapat dengan mudah merasuki pemainnya dengan ideologi-ideologi yang sengaja dimuati di dalamnya. Imajinasi heroik yang muncul dari bermain game, yang sewaktu bermain game kita seperti berjuang mengalahkan lawan. Namun ternyata dalam dunia nyata, kita tidak mengetahui siapa yang kita lawan, yang kita lawan adalah pihak yang mungkin juga digambarkan sebagai lawan oleh media lain. Contoh: teroris di salah satu game yang mengenakan sorban harus dilawan dan dikalahkan, sedangkan media massa terus menyebarkan kebencian pada bangsa Arab. Kesalahan pada pemaknaan berdasar pada ideologi yang ditanamkan tanpa sadar, maka berhati-hatilah dengan game yang Anda mainkan. Tanpa sadar, Anda sedang dikendalikan untuk takluk pada salah satu pihak dan membenci pihak lain.
SAVE YOUR MIND!!!
Selasa, 13 Mei 2014 23.00

Terinspirasi dari tulisan MartinSuryajaya (RR)

DISKUSI AKADEMIK DIPSOS: Masih Istimewa-kah Jogja?


DISKUSI AKADEMIK DIPSOS
Masih Istimewa-kah Jogja?
Saya memberi apresiasi tersendiri bagi HIMA DIPSOS yang  berani untuk gak mainstream. Saat yang lain sibuk berbicara soal revolusi mental, revolusi do’a dan segala macam revolusi, ternyata HIMA DIPSOS mampu mengangkat persoalan yang lebih real dan lebih dekat dengan kita. Yaitu tentang ‘masih istimewa-kah Joga?’. Semoga diskusi ini tidak hanya berhenti di sini saja melainkan dapat dilanjutkan ke dalam langkah yang lebih real”. (Miftakhul Habib F)

Kira-kira begitulah kata-kata yang diucapkan oleh Miftakhul Habib F (Pendidikan Sejarah 2011) saat menjadi pembicara dalam diskusi akademik “Masih Istimewa-kah Jogja?” di ruang Ki Hajar Dewantara, Selasa 13 Mei 2014.



HIMA DIPSOS 2014 baru-baru ini telah mengadakan diskusi akademik yang menusung tema “Masih Istimewa-kah Jogja; dilihat dari berbagai sudut pandang ilmu sosial”. Pembicara yang tampil dalam diskusi ini adalah mahasiswa dari berbagai jurusan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial UNY, yaitu Aditya Hermawan (Pendidikan IPS), Miftakhul Habib F (Pendidikan Sejarah), Janu Muhammad (Pendidikan Geografi), dan Eddy Purwanto (Pendidikan Sosiologi). Masing-masing pembicara dalam hal ini memaparkan argumen mereka tentang “masih istimewa-kah Jogja” dari sudut pandang keilmuan masing-masing. Aditya Hermawan menyoroti “masih istimewa-kah Jogja” dari sudut pandang integrasi ilmu-ilmu sosial yang terangkum dalam IPS terpadu, Miftakhul Habib membahas “masih istimewa-kah Jogja” dari sisi dan refleksi historis, Eddy Purwanto memaparkan tentang “masih istimewa-kah Jogja” dari segi sosiologis, dan Janu Muhammad memandang keistimewaan Jogja dari sudut pandang geografis. Berikut beberapa paparan materi yang disampaikan:

 versi sejarah:
Keistimewaan Yogyakarta: Sebuah Refleksi Historis[1]
Oleh: Miftahul Habib Fachrurozi[2]
Pengantar
Jogja Jogja tetap istimewa
Istimewa negerinya istimewa orangnya
Jogja Jogja tetap istimewa
Jogja istimewa untuk Indonesia”
(Jogja Hip-Hop Foundation – Jogja Istimewa)
Sepenggal lirik lagu Jogja Istimewa diatas merupakan gambaran keistimewaan Yogyakarta. Keistimewaan tersebut digambarkan tidak hanya pada negeri Yogyakarta saja, akan tetapi juga rakyat Yogyakarta itu sendiri. Keistimewaan Yogyakarta juga tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat Yogyakarta saja, akan tetapi keistimewaan itu tetap akan memberikan sumbangsih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sejarah panjang. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat bersama Kadipaten Pakualaman yang merupakan embrio Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah ada sebelum Indonesia merdeka. Kedua tergolong kedalam daerah Swapraja pada masa kolonial. Kedaulatan Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman telah diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda maupun dunia internasional. Ketika Indonesia merdeka, Kasultanan Yogyakarta maupun Kadipaten Pakualaman menyatakan diri bergabung dengan Republik yang baru berdiri tersebut sebagai sebuah Daerah Istmewa dan bertahan hingga saat ini.
Meskipun demikian, dewasa ini muncul sejumlah kalangan yang mempertanyakan keistimewaan Yogyakarta tersebut. Gugatan akan keistimewaan tersebut muncul karena beberapa faktor baik yang bersifat sosial, maupun politis. Tak heran jika muncul sejumlah slogan yang mulai disuarakan banyak pihak seperti “Jogja Ora Didol”, “Jogja Berhenti Nyaman”, dan sebagainya. Terakhir, Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta sempat mengalami tarik-ulur dalam proses leglisasi di DPR RI sebelum akhirnya disahkan.
Tulisan ini mencoba memberikan penjelasan latar belakang historis keistimewaan Yogyakarta terutama dari sudut pandang sejarah politik. Sebagaimana sebuah karya historis, tulisan ini akan menekankan pada aspek kronologis.[3] Pembahasan akan dibagi kedalam tiga kurun waktu yaitu, sejarah awal Yogyakarta, Yogyakarta masa kolonial, dan Yogyakarta pada masa revolusi kemerdekaan. Selain itu akan dibahas pula bagaimana refleksi historis keistimewaan Yogyakarta sebagai suatu respon atas kegelisahan mengenai keistimewaan Yogyakarta dewasa ini.
Sejarah Awal Yogyakarta: Dari Mataram sampai Yogyakarta
Sejarah awal Yogyakarta dapat kita lacak sejak kemunculan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini muncul pada abad XVII Masehi dan merupakan penerus Kerajaan Pajang di Jawa Tengah. Pada mulanya, tanah Mataram masih merupakan sebuah hutan yang dikenal dengan nama Alas Mentaok. Orang pertama yang membuka Alas Mentaok adalah Ki Ageng Pemanahan yang dibantu oleh Ki Juru Martani. Pada perkembanganya, Mataram menjelma menjadi sebuah kerajaan besar di Jawa. Ibukota pertama kerajaan ini berada di wilayah Kotagede sekarang. Raja pertama Mataram adalah Panembahan Senapati.[4]
Kerajaan Mataram terus berkembang hingga Sultan Agung naik takhta tahun 1613. Sultan Agung merupakan raja terbesar Mataram. Pada masa pemenrintahanya, negeri Mataram dikenal gemah ripah loh jinawi.[5] Sultan Agung juga melakukan perluasan wilayah hingga Mataram mampu menguasai Pantai Utara Jawa dan Jawa Timur. Sultan Agung juga dikenal sebagai raja yang menentang penjajahan bangsa asing. Tercatat, ia menyerang VOC di Batavia tahun 1628 dan 1629. Kedua serangan tersebut mengalami kegagalan. Sultan Agung bertakhta hingga wafatnya tahun 1645.
Pasca wafatnya Sultan Agung, Kerajaan Mataram mengalami kemunduran. Sultan Amangkurat I yang menjadi penggantinya gagal mempertahankan kebesaran Mataram yang telah dirintis oleh pendahulunya. Amangkurat I juga melakukan sejumlah perubahan drastis dalam pemerintahanya dengan mengabaikan peranan ulama dalam sistem politik negara. Ia juga memerintahkan pembunuhan terhadap 6000 ulama yang dianggap membahayakan kekuasaanya. Selain itu, Amangkurat I justru bersekutu dengan VOC. Hal ini yang kemudian memancing pemberontakan oleh Trunajaya. Pemberontakan ini berhasil, bahkan Amangkurat I menyingkir dari keratonya di Plered. Amangkurat I sendiri wafat dalam pelarianya tersebut.
Amangkurat II yang kemudian naik tahta justru makin membawa kerajaan Mataram menuju kehancuran. Ia justru banyak menyerahkan wilayahnya kepada VOC. Hal tersebut ditentang oleh Pangeran Mangkubumi beserta Pangeran Samber Nyawa.[6] Koalisi Pangeran Mangkubumi beserta Pangeran Samber Nyawa ini membuahkan hasil. Keraton Mataram di Kartasura berhasil dikepung. Amangkurat II yang saat itu sudah dikendalikan VOC tak dapat berbuat banyak. VOC melihat kondisi yang tidak menguntungkan ini kemudian menawarkan jalan kompromi untuk menyelesaikan masalah. Pada akhirnya diadakanlah Perjanjian Giyanti[7] tahun 1755. Perjanjian ini membelah kerajaan Mataram menjadi dua yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Pangeran Mangkubumi kemudian diangkat menjadi raja Yogyakarta dengan gelar Sampeyan Dalem Kanjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panata Gama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping I ing Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat Mataram.[8]
Hamengkubuwana I kemudian segera membangun keraton serta ibukota kerajaanya. Pada awalnya ia menempati pesanggrahan di Ambarketawang. Pada tahun 1756 ia membangun keraton baru di Hutan Beringan yang terletak diantara Kali Winongo dan Kali Code. Keraton tersebut bahkan masih dapat bertahan hingga saat ini. Keraton Yogyakarta ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal raja saja, tetapi juga dimaksudkan sebagai pusat kebudayaan maupun pusat kegiatan spiritual.
Yogyakarta pada Masa Kolonial: Intervensi Penjajah dalam Sistem Pemerintahan
Yogyakarta tetaplah sebuah kerjaan yang berdaulat meski VOC dan kemudian pemerintah Hindia Belanda masih bercokol di Nusantara. Yogyakarta pada masa itu digolongkan sebagai Zelfbestuurende landschappen.[9] Status tersebut memungkinkan bagi Kasultanan Yogyakarta untuk mengelola wilayahnya sendiri secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku. Meskipun demikian Kasultanan Yogyakarta juga terikat dalam sejumlah kontrak politik yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda.
Meskipun demikian Kasultanan Yogyakarta bukan sebuah kerajaan yang serta merta tunduk pada pemerintah kolonial. Pada masa pendudukan Inggris Sir Thomas Stamford Raffles menilai Hamengkubuwana II tidak mengikuti perintahnya. Raffles yang marah kemudian menurunkan Hamengkubuwana II dari jabatanya dan menggantinya dengan Hamengkubuwana III. Raffles juga mempersempit wilayah Kasultanan dengan mendirikan Kadipaten Pakualaman. Wilayah Kadipaten Pakualaman meliputi sebagian kecil wilayah ibukota kasultanan, serta wilayah Adikarto di Kulon Progo bagian Selatan. Pangeran Notokusomo, putra Hamengkubuwana I kemudian diangkat menjadi Adipati Pakualaman bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam I.[10]
Kasultanan Yogyakarta bukanlah mitra yang baik bagi pemerintah kolonial. Posisi sultan yang begitu dihormati rakyatnya juga membuat pemerintah kolonial makin sulit menguasai serta mengusik kedaulatan Kasultanan Yogyakarta. Pemerintah kolonial kemudian berusaha melemahkan kekuasaan Sultan dengan menunjuk Pepatih Dalem (Rijksbestuurder) sebagai kepala pemerintahan Kasultanan.[11] Pepatih Dalem ini yang sering digunakan Belanda untuk mengendalikan Kasultanan. Pepatih Dalem juga lebih memihak kepada pemerintah kolonial dan bahkan tak jarang memicu ketegangan hubungan antara Kasultanan dan pemerintah kolonial. Kondisi ini bertahan hingga Jepang datang ke Yogyakarta tahun 1942.
Jepang rupanya menggunakan strategi yang mirip dengan pemerintah Hindia Belanda. Jepang tetap menggunakan Pepatih Dalem sebagai alat mengontrol Kasultanan.[12] Sultan Hamengkubuwana IX yang sadar dengan taktik Jepang tersebut mencoba mengakalinya. Ia membuat sistem baru dimana kekuasaan Pepatih Dalem didistribusikan kepada PaniradyaPaniradya ini mengurusi sejumlah bidang khusus seperti ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya.[13] Paniradya bertanggung jawab kepada Sultan. Hal ini membuat kekuasaan Pepatih Dalem menjadi sangat terbatas. Dengan demikian bisa dikatakan jika Hamengkubuwana IX berhasil meredam strategi Jepang untuk melemahkan kekuasaanya sebagai Sultan Yogyakarta.
Pada masa pendudukan Jepang ini pula Kasultanan dan Pakualaman mengalami reunifikasi. Hal tersebut dimulai ketika Jepang berusaha menerapkan politik devide at impera di Yogyakarta. Jepang berusaha memprovokasi Pakualaman agar iri terhadap perkembangan Kasultanan. Paku Alam VIII yang menyadari adanya provokasi dari Jepang ini sama sekali tidak terpancing. Paku Alam VIII kemudian mengontak Hamengkubuwana IX untuk menyatakan keinginanya melakukan reunifikasi. Hamengubuwana IX menanggapi dengan baik ajakan tersebut. Mereka berdua kemudian muncul sebagai dwitunggal yang memimpin wilayah Yogyakarta secara keseluruhan.[14]
Yogyakarta pada Masa Revolusi Kemerdekaan
Revolusi 17 Agustus 1945 memberikan dampak yang sangat luas terhadap seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman juga mengalami dampak tersebut. Hamengkubuwana IX dan Paku Alam VIII memiliki dua opsi untuk dalam merespon perubahan tersebut. Yogyakarta dan Pakualaman dihadapi dua pilihan yaitu berdiri sendiri sebagai sebuah kerajaan berdaulat atau ikut bergabung kedalam Republik Indonesia.
Hamengkubuwana IX dan Paku Alam VIII kemudian memilih untuk menggabungkan diri kedalam Republik Indonesia. Keduanya mengirimkan telegram kepada pemerintah pusat di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai bentuk dukungan tersebut. Pemerintah pusat merespon cepat telegram tersebut. Sehari setelahnya presiden Soekarno mengirimkan piagam kedudukan kepada Hamengkubuwana IX dan Paku Alam VIII. Isi dari piagam tersebut adalah pertama bahwa pemerintah pusat mengakui keberadaan Kasultanan dan Pakualaman sebagai sebuah wilayah berdaulat yang menjadi bagian Republik Indonesia, kedua pemerintah pusat mengakui Hamengkubuwana IX dan Paku Alam VIII sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap daerah masing-masing, ketiga hubungan antara Kasultanan dan Pakualaman terhadap pemerintah pusat bersifat langsung.[15]
Embrio kemunculan Daerah Istimewa Yogyakarta tercantum dalam amanat 5 September 1945 dan amanat 30 Oktober 1945. Amanat 5 September 1945 dikeluarkan oleh Hamengkubuwana IX dan Paku Alam VIII yang berisi pernyataan bahwa pertama baik Kasultanan Yogyakarta maupun Kadipaten Pakualaman merupakan daerah istimewa yang termasuk kedalam wilayah republik, kedua  segala urusan pemerintahan Kasultanan Yogyakarta maupun Kadipaten Pakualaman dipegang oleh Hamengkubuwana IX dan Paku Alam VIII, ketiga Hamengkubuwana IX dan Paku Alam VIII bertanggung jawab langsung terhadap presiden.[16] Amanat tersebut menegaskan keberadaan Kasultanan maupun Pakualaman sebagai daerah istimewa yang dipimpin oleh Hamengkubuwana IX dan Paku Alam VIII. Berikutnya Hamengkubuwana IX dan Paku Alam VIII mengeluakan amanat 30 Oktober 1945. Isi pokok amanat tersebut menyatakan jika di Yogyakarta terdapat satu daerah istimewa yaitu Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh dwitunggal Hamengkubuwana IX dan Paku Alam VIII.[17]
Peranan Yogyakarta dalam masa revolusi kemerdekaan Indonesia sangat besar. Yogyakarta bahkan dijadikan sebagai ibukota Republik Indonesia pada tanggal 4 Januari 1946. Sebagai ibukota revolusi Indonesia, peranan Yogyakarta sangat vital. Pengorbanan rakyat Yogyakarta sangat besar bagi Republik Indonesia. Belanda dua kali melakukan agresi militer ke Yogyakarta. Kedua-duanya memang berhasil menguasai wilayah Yogyakarta namun tidak mampu menggulingkan pemerintah RI dan bahkan rakyat Yogyakarta dapat merebut kembali wilayahnya dari tangan Belanda. Pengabdian Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia berakhir pada tanggal 28 Desember 1949.
Keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta secara de jure diakui pada tahun 1950. Hal tersebut diakui dalam UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. UU tersebut mengakui keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta setingkat provinsi. Kepala pemerintahan DIY selanjutnya diberikan kepada Hamengkubuwana IX dan Paku Alam VIII dan diberikan keleluasaan mengelola daerah sesuai dengan nilai-nilai asli daerah. Dengan demikian keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendapat pengakuan dari pemerintah pusat baik secara politik maupun dalam asas hukum.
Polemik Keistimewaan Yogyakarta: Sebuah Refleksi Historis
Konflik internal yang terjadi dalam kerajaan keturunan dinasti Mataram belakangan mulai bermunculan. Kadipaten Mangkunegaran dan Kasunanan Surakarta menjadi contohnya. Di Kadipaten Mangkunegaran, suksesi pemerintahan dari Adipati Mangkunegara VIII ke Adipati Mangkunegara IX sempat mengalami polemik. Kasunanan Surakarta juga tidak lepas dari konflik ketika Sunan Pakubuwana XII wafat dan menimbulkan perbedaan pendapat mengenai siapa yang pantas menjadi Sunan Pakubuwana XIII.[18] Konflik ini bahkan belum mengalami titik temu hingga saat ini.
Kasultanan Yogyakarta tidak mengalami masalah internal hingga tahun 2008. Pada tahun tersebut adik Sultan Hamengkubuwana X, GBPH Hadisuryo menyatakan kesiapan dirinya menjadi gubernur DIY.[19] Hal ini menimbulkan banyak reaksi di berbagai kalangan. Banyak pihak menilai jika hal tersebut menunjukkan perpecahan dalam tubuh internal Keraton. Sultan Hamengkubuwana X sendiri menyikapi keinginan adiknya tersebut secara bijak. Sultan tidak menghalangi keinginan GBPH Hadisuryo tersebut dan menyerahkan keputusan kepada keluarga Keraton. Permasalahan ini akhirnya selesai ketika UU Keistimewaan Yogyakarta disahkan pada tahun 2012.[20] Posisi Sultan sebagai gubernur DIY dan Paku Alam sebagai wakil gubernur tidak dapat digugat kembali.
Berangkat dari hal tersebut dapat kita lihat jika Sultan Hamengkubuwana X mampu mengelola permasalahan secara bijak. Hal ini merupakan modal penting dalam mengelola suatu pemerintahan. Sultan juga mampu secara bijak meredam potensi konflik yang mungkin terjadi apabila GBPH Hadisuryo benar-benar mengajukan diri sebagai gubernur. Pada akhirnya permasalahan ini mampu reda seiring dengan adanya saling pengertian dan kesepahaman antara berbagai pihak yang terlibat.
Rakyat Yogyakarta juga turut menunjukkan sikap yang patut diapresiasi luas dalam menghadapi polemik keistimewaan ini. Ketika proses politik penyusunan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta sempat mengalami tarik ulur di DPR-RI, rakyat Yogyakarta menunjukkan militansi yang luar biasa untuk mempertahankan keistimewaan Yogyakarta. Hal ini merupakan modal yang sangat penting untuk mempertahankan nilai-nilai kebudayaan asli Yogyakarta di masa yang akan datang.
Penutup
Sejarah bukan hanya sekedar rekonstruksi masa lampau. Sejarah dapat digunakan sebagai bahan pendidikan bagi manusia. Pengalaman manusia di masa lampau seharusnya dapat dijadikan pijakan untuk mengambil tindakan di masa kini dan masa yang akan datang. Seseorang mustahil menentukan suatu kebijakan tanpa memahami dulu aspek historis yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.
Keistimewaan Yogyakarta tidak boleh hanya dilihat pada konteks kekinian dan melupakan aspek historisnya. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dewasa ini hendaknya dihadapi secara lebih arif dan bijaksana. Fakta sejarah menunjukkan jika sikap arif dan bijaksana dalam menghadapi perubahan akan mendapatkan hasil positif. Keberhasilan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tentu tidak akan lepas dari sikap legowo Sultan Hamengkubuwana IX dan Paku Alam VIII yang memilih bergabung dengan Republik Indonesia daripada merdeka sebagai sebuah kerajaan berdaulat. Sikap legowo tersebut terwujud dalam segala upaya yang telah dilakukan pemerintah lokal maupun rakyat Yogyakarta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Sikap legowo dan bijaksana yang dimiliki oleh pemimpin serta dukungan penuh rakyat merupakan modal utama mempertahankan keistimewaan Yogyakarta. Sultan sebagai pemimpin harus mampu menangkap kehendak rakyat dan menyikapi segala pro kontra secara bijak. Rakyat juga harus mendukung keputusan pemimpin selama itu memang bertujuan untuk kebaikan bersama. Kepentingan pribadi serta ego masing-masing pihak merupakan hal yang harus ditekan. Sinergitas pemimpin dan rakyat ini merupakan hal yang wajib diwujudkan dalam berbagai kesempatan.
Refleksi historis keistimewaan Yogyakarta menghadirkan sebuah inspirasi bagi kita untuk menghadapi perubahan dalam berbagai bidang yang terjadi di Yogyakarta. Sejumlah gerakan rakyat yang muncul dewasa ini sejatinya merupakan respon atas berbagai perubahan tersebut. Pemimpin harus mampu secara bijaksana menangkap kehendak rakyat yang sesungguhnya sebelum mengambil keputusan. Rakyat juga harus benar-benar mendukung keputusan pemimpin jika memang itu untuk kepentingan bersama. Dengan model hubungan pemimpin dan rakyat yang saling memahami satu sama lain ini segala masalah yang dihadapi Yogyakarta termasuk keraguan terhadap keistimewaan Yogyakarta dapat diatasi dengan baik.
Daftar Pustaka
Haryadi Baskoro & Sudomo Sunaryo. Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogyakarta. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2013.
Olthof, W. L. Babad Tanah Jawi: Mulai dari Nabi Adam Sampai Tahun 1647. Yogyakarta: Narasi. 2008.
Soedarisman Poerwokoesoemo. Kadipaten Pakualaman. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1985.
Suryo Sakti Hadiwijoyo. Menggugat Keistimewaan Yogyakarta. Yogyakarta: Pinus Book. 2009.


[1] Disampaikan dalam acara Diskusi Akademik DIPSOS “Masih Istimewa-kah Jogja?”, Selasa 13 Mei 2014 di Ruang Ki Hajar Dewantara FIS UNY
[2] Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FIS UNY
[3] Aspek kronologis ini yang membedakan sejarah dengan cabang keilmuan lain, aspek kronologis menekankan pada urutan waktu (diakronis), selengkapnya lihat: Kuntowijoyo, 2013, Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta: Tiara Wacana, Hlm. 80.
[4] Panembahan Senapati merupakan putra Ki Ageng Pemanahan, ia kemudian diangkat sebagai anak oleh Sultan Pajang, Hadiwijaya (Jaka Tingkir) setelah berhasil membunuh Arya Penangsang, rival Hadiwijaya.
[5] W. L. Olthof. 2008. Babad Tanah Jawi: Mulai dari Nabi Adam Sampai Tahun 1647. Yogyakarta: Narasi. Hlm. 145.
[6]Pangeran Samber Nyawa Kelak menjadi Mangkunegara I yang memerintah di Kadipaten Mangkunegaran
[7] Sekarang termasuk wilayah kabupaten Karang Anyar, provinsi Jawa Tengah
[8] Haryadi Baskoro & Sudomo Sunaryo. 2010. Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogyakarta. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 7.
[9] Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2009. Menggugat Keistimewaan Yogyakarta. Yogyakarta: Pinus Book. Hlm. 53.
[10] Soedarisman Poerwokoesoemo. 1985. Kadipaten Pakualaman. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm 144
[11] Haryadi Baskoro & Sudomo Sunaryo. op, cit., Hlm. 12
[12] Pada masa Jepang, istilah Rijksbestuurder diganti dengan Sumotyokan lihat: Ibid., Hlm. 14
[13] Ibid.,
[14] Ibid., Hlm. 18
[15] Ibid., Hlm. 20-21.
[16] Ibid., Hlm. 24
[17] Ibid., Hlm. 25
[18] Konflik ini melibatkan kedua putra Pakubuwana XII yaitu KGPH Hangabehi dan KGPH Tedjo Wulan, Selengkapnya lihat: Suryo Sakti Hadiwijoyo, op, cit., Hlm. 174.
[19] Hal ini merupakan salah satu dampak lambanya proses pengesahan UU Keistimewaan Yogyakarta, sehingga posisi Yogyakarta sebagai sebuah provinsi kala itu mewajibkanya untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur secara langsung
[20] Dalam UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, pasal 18, ayat (1), poin c, disebutkan jika syarat calon gubernur adalah bertakhta sebagai Sultan Kasultanan Yogyakarta, dan syarat calon wakil gubernur adalah bertakhta sebagai Adipati Pakualaman

DISKUSI PPG DIPSOS 2014 (BANSOSPOL)

Diskusi PPG DIPSOS 2014
Maraknya isu yang berkembang berkaitan dengan adanya kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) menjadikan banyak mahasiswa yang menempuh studinya di jurusan kependidikan khawatir. Bagaimana tidak? Nantinya setelah mereka lulus dari perkuliahannya, mereka tetap tidak dapat menjadi guru PNS. Untuk menjadi seorang PNS  (guru), seorang mahasiswa jurusan kependidikan  harus menyelesaikan studi dalam perkuliahannya dahulu, lalu mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang isunya menghabiskan biaya mahal. PPG juga dianggap sebagai bentuk ketidakpercaaan pemerintah terhadap LPTK sebagai “produsen” guru di seluruh Indonesia. tidak hanya itu, rupanya program PPG dianggap mempersempit peluang mahasiswa yang menempuh studi di jurusan kependidikan, karena bagi mereka yang tidak menempuh studi di jurusan kependidikan (non-kependidikan) tetap dapat menjadi guru dan mengikuti PPG setelah awalnya mengikuti program matrikulasi selama satu tahun sebelum masuk ke program PPG.
Karena itu, Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPS 2014 (HIMA DIPSOS 2014), khususnya BANSOSPOL atau Badan Semi Otonom Sosial Politik menggadakan Diskusi PPG dengan mengundang Bapak Saliman, M. Pd sebagai pembicara pada tanggal 23 April 2014. Awalnya, pembicara yang diundang adalah Dr. Taat Wulandari, M. Pd selaku Sekretaris Jurusan P IPS dan Bapak Sugiharyanto, M. Si selaku Kepala Jurusan P IPS, namun karena keduanya sedang berhalangan, maka Bapak Saliman, M. Pd selaku Wakil Dekan II FIS UNY dan orang yang paling tahu-menahu mengenai kebijakan di FIS lah yang akhirnya diundang sebagai pembicara, berdasarkan rekomendasi dari jajaran dosen Pedidikan IPS.

Diskusi PPG DIPSOS 2014
Dalam diskusi ini, Bapak Saliman, M. Pd menyampaikan bahwa program Peingkatan Kualitas dan Profesionalisme Guru sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Dan semenjak tahun 2013, program Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Guru mulai merangkak ke babak baru. Nantinya, di tahun 2015 akan ada program penuntasan sertifikasi guru dalam jabatan. Artinya, guru-guru di seluruh Indonesia (PNS) akan dituntaskan sertifikasinya untuk menjamin kualitas dan profesionalisme guru dalam jabatan. Sedangkan pada tahun 2016 nanti, pengangkatan calon guru sebagai PNS harus dengan syarat calon guru tersebut sudah menempuh program PPG.
Selain itu, tahapan untuk menjadi seorang guru (yang benar-benar guru dan sebagai PNS) ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Bapak Saliman, M. Pd mengatakan bahwa proses menjadi guru yang berpredikat sebagai PNS, diantaranya adalah sebagai berikut: menyelesaikan kuliah S-1, lalu mengikuti program PPG, lalu mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS, setelah diterima harus mengikuti program induksi selama 1 tahun (semacam nyangkok dengan guru senior selama 1 tahun dan jika tidak lulus dalam program induksi ini, maka diberi kesempatan 1 tahun lagi untuk mengulang, jika tetap tidak lulus maka akan dialihkan menjadi TAS atau Tenaga Administrasi Sekolah dan tidak diterima menjadi guru), baru setelah itu bisa benar-benar menjadi guru, lalu akan ada penilaian kinerja guru untuk pindah tingkatan PNS.
Bapak Saliman, M. Pd mengatakan bahwa peningkatan kualitas dan profesionalisme guru memang sudah seharusnya dilakukan jika kita melihat kondisi pendidikan di Indonesia yang semakin merosot kualitasnya. Nantinya, pendidikan guru dalam jangka panjang akan seperti AKPOL  atau menjadi semi kedinasan karena memang profesi sebagai guru akan dihargai. Bapak Saliman, M. Pd juga menyebutkan bahwa program PPG ini berdampak pada perlindungan penghargaan profesi  guru.

Ketika pemaparan oleh Bapak Saliman, M. Pd banyak pertanyaan yang muncul dari mahasiswa Pendidikan IPS. Ada yang mempertanyakan  mengapa peningkatan kualitas guru harus dengan PPG, bukan dengan memperbaiki pembelajaran ang sudah ada. Dan Bapak Saliman, M. Pd menjawab bahwa ini (PPG) adalah amanat dari undang-undang, “Kalau kalian mau menentang PPG, bukan ke kita. Tapi ke Kemendikbud sana. Kalau kalian menentangnya ke kita, itu salah”, kata beliau. Selain itu ketika ditanya mengenai biaya PPG dan mekanisme PPG di UNY beliau menjawab, “Untuk PPG di UNY, biyanya berapa dan mekanismenya bagaimana terus terang belum ada informasi dan acuan yang pasti. Maka saya pun belum bisa menjawab pertanyaan ini”. (RR)

UPGRADING HIMA PENDIDIKAN IPS

UPGRADING HIMA PENDIDIKAN IPS

     “Upgrading merupakan acara yang diadakan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja atau kualitas” demikianlah kiranya sepenggal ujaran dari ketua HIMA DIPSOS Periode 2014/2015 Rasyid Risnanto. Acara upgrading hima dipsos yang diadakan di Imogiri tersebut, Bantul bejalan dengan sukses. Acara upgrading tersebut dihadiri oleh sebagian DPO (Dewan Pertimbangan Organisasi) yaitu kumpulan dari pendahulu-pendahulu Himpa Dipsos dan para pengurus baru periode 2014/2015. Acara yang diadakan pada hari Sabtu, 22 Februari 2014 hingga 23 Februari 2014 ini cukup memberikan kesan tersendiri untuk segenap panitia dan para peserta Upgrading.

      Peserta upgrading menjalani serangkaian kegiatan yang telah disusun oleh DPO. Diantaranya terdiri atas acara pembukaan yang di buka oleh pembimbing Hima Dipsos yaitu Ibu Anik Widiastuti, M.Pd, dilanjutkan dengan debat, raker, renungan, outbond, dan yang terakhir penutup. Salah satu yang menarik dan tersirat dari acara upgrading itu adalah mengenai nilai kebersamaan antar peserta. Simbul dari nilai kebersamaan itu terlihat dari cara makan selama acara upgrading berlangsung. Makan malam dan makan pagi disajikan menjadi satu dalam wadah besar , kemudian peserta upgrading dibuat berkelompok untuk menyantap hidangan tersebut. Menu sederahana turut menghantarkan keakraban dan kebersamaan antar peserta lewat guyuran hujan yang cukup semakin mempererat keramah tamahan semua orang yang mengikuti acara tersebut.


      Banyak hal yang dapat dipetik dari acara upgrading itu, selain dapat mempererat antar pengurus baru juga dapat saling memperkenalkan antar individu sehingga mampu terbentuk pengurus HIMA dipsos yang nantinya dapat selalu kompak, solid, bekerja sama, saling membantu, dan tentunya dapat menjalankan semua proker dengan lancar berkat kinerja semua pengurus HIMA DIPSOS. (murti wandari)

Temu Perdana HIMA Dipsos

Temu Perdana HIMA Dipsos

HIMA DIPSOS 2014 "Berani Menginspirasi"

Temu  perdana merupakan agenda tahunan yang diadakan oleh pengurus Hima Dipsos divisi PSDM setiap periode baru. Temu perdana merupakan agenda pertemuan pertama seluruh pengurus Hima Dipsos periode 2014. Selain itu acara temu perdana juga bertujuan untuk memberikan motivasi dan semangat berorganisasi bagi pengrus Hima Dipsos. Temu perdana Hima dipsos periode 2014 yang sempat ditunda karena terjadinya erupsi gunung kelud pada 14 Februari 2014 lalu akhirnya terlaksana seminggu kemudian, pada hari Jumat, 21 Februari 2014.

Acara yang brlangsung sekitar pukul 1 siang di gedung PKM baru FIS terebut diawali dengan bertukar kado silang antar pengurus. Acara kemudian dilanjutkan dengan dengan motivasi yang disampaikan oleh ketua Hima Dipsos, Rasyid Risnanto dan wakilnya, Agung Kusuma W. Dalam motivasinya Rasyid menyampaikan berbagai pesan yang mampu menggugah semangat para pengurus hima untuk benar-benar berkontribusi dan mengabdikan diri bagi masyarakat melalui program kerja Hima Dipsos.


Setelah berlangsung selama sekitar satu jam, acara berlanjut dengan perkenalan pengurus Hima Dipsos 2014 dari masing-masing divisi. Dengan demikian akan, setidaknya masing-masing pengurus mengetahui di divisi apa teman-teman mereka ditempatkan, sehingga mereka dapat saling membantu manakala dibutuhkan. ( @aderachma_  )

Kunjungan IAIN Cirebon

Kunjungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon




Kamis, 13 Februari 2014 lalu HIMA DIPSOS dan Jurusan Pendidikan IPS UNY kedatangan tamu istimewa dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ini bukan kali pertama Pendidikan IPS UNY mendapatkan kunjungan, karena sebelumnya pendidikan IPS UNY pernah beberapa kali menerima kunjungan dari universitas lain seperti UNJ dan UNM.

PIPS UNY yang merupakan pelopor munculnya Pendidikan IPS di universitas memang sering kali menjadi tujuan bagi universitas lain untuk melakukan study banding tentang pendidilan IPS. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi PIPS UNY, karena dengan demikian akan banyak pengalaman dan ilmu yang dapat dibagikan bagi universitas lain.

Peserta study banding IAIN Cirebon tiba di kampus FIS UNY sekitar pukul 12.00 WIB. Setelah sholat Dhuhur berjamaah di Masjid Mujahidin UNY, peserta dipersilakan untuk menuju Ruang Ki Hajar Dewantara FIS untuk segera memulai acara. Acara dibuka sekitar pukul 13.30 WIB.

Mengawali acara, HIMA DIPSOS menyuguhkan hiburan berupa musik akustik dan pembacaan puisi oleh mahasiswa PIPS UNY. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari dosen UNY dan IAIN Cirebon. Memasuki acara inti, dosen PIPS memberikan penjelasan mengenai Pendidikan IPS UNY, mulai dari berdirinya Jurusan PIPS, keistimewaan jurusan PIPS UNY, dan sebagainya.

Untuk memperkenalkan Pendidikan IPS UNY lebih jauh, Ketua HIMA DIPSOS 2014, Rasyid Risnanto juga memberikan paparan mengenai HIMA DIPSOS beserta program kerjanya. Kemudian acara berlanjut dengan sharing dan tanya jawab. Setelah cukup bertukar informasi dan pengalaman, acara study banding ditutup sekitar pukul 15.15 WIB. ( @aderachma_  )